profile
Kembali ke home

Visi Kota Surabaya  :

” Gotong Royong Menuju Surabaya Kota Dunia yang Maju, Humanis dan berkelanjutan “

Dalam mewujudkan Visi diatas Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Surabaya mempunyai Misi

Mewujudkan Perekonomian Inklusif Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat dan Pembukaan Lapangan Kerja Baru Melalui Penguatan Kemandirian Ekonomi Lokal, Kondusifitas Iklim Investasi, Pnguatan Daya Saing Surabaya Sebagai Pusat Penghubung Perdagangan dan Jasa Antar Pulau Serta Internasional.

Tujuan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro sesuai Misi yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut :

  1. Meningkatnya produktivitas koperasi dan pelaku usaha mikro

Sasaran Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Surabaya :

  1. Meningkatnya Produktivitas Koperasi
  2. Meningkatnya Produktivitas Usaha Mikro
  3. Terjaganya Kesesuaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan Pembangunan

Program Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Surabaya :

  1. Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam
  2. Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi
  3. Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian
  4. Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi
  5. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Umkm)
  6. Program Pengembangan Umkm
  7. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Surabaya adalah pusat kegiatan perekonomian, dengan perdagangan sebagai aktivitas utamanya. Predikat Kota perdagangan sudah tersemat sejak dahulu. Letaknya yang strategis, di pesisir utara Pulau Jawa, membuatnya berkembang menjadi pelabuhan penting bagi kerajaan Majapahit pada abad ke 14. Pada masa Kolonial, pemerintah kolonial Belanda pada abad ke 19 memposisikannya sebagai pelabuhan utama yang berperan menjadi pusat pengumpulan terakhir pengumpulan hasil produksi perkebunan di ujung Timur P. Jawa, yang ada di daerah pedalaman untuk diekspor ke Eropa. Kini, Surabaya adalah Kota terbesar nomor dua di Indonesia, pusat perekonomian terbesar di Indonesia timur.

Memposisikan diri sebagai Kota Jasa Perdagangan, Surabaya tak lagi hanya menjadi pusat aktivitas di level regional maupun nasional, tetapi menuju Internasional. Aktivitas perdagangan dan jasa yang menjadi denyut nadi kota akan semakin meningkat intensitasnya. Pusat-pusat bisnis bermunculan satu demi satu memberi ajang transaksi tanpa henti. Fasilitas pendukung terus dibangun untuk mendukung laju perekonomian. Era globalisasi yang tanpa batas pada dasarnya menjanjikan peluang besar bagi Kota Pahlawan. Untuk itu Surabaya terus mengembangkan kerjasama dengan Kota lain, baik di dalam negeri maupun luar negeri. Posisi Surabaya sebaga pusat aktivitas ekonomi membuatnya menjadi primadona. Pesona menjanjikan peluang menjadikan Kota berpenduduk hampir 3 juta jiwa ini menjadi magnet bagi orang dari berbagai daerah untuk mengadu peruntungan. Akibatnya, persaingan berebut peluang menjadi semakin ketat.

Dari situ kemudian, timbul tantangan bagi Kota dalam menyediakan kesempatan lebih bagi warganya untuk mengembangkan diri di tengah persaingan. Dalam merespon tantangan tersebut, segenap langkah dipikirkan. Di balik laju perkembangan ekonomi Kota yang begitu pesat, Surabaya menyisipkan upaya mewujudkan keseimbangan. Keseimbangan dalam aspek ekonomi adalah soal pemberian kesempatan kepada seluruh kalangan masyarakat untuk mengembangkan diri.

Prinsipnya, kemajuan Kota haruslah memberikan kemanfaatan sekaligus memberikan ruang bagi warga untuk berpartisipasi di dalamnya. Untuk itu, Pemerintah Kota telah mengagendakannya dalam program pemberdayaan ekonomi masyarakat. Bentuk keseriusan Pemerintah Kota Surabaya mewujud pada pelibatan beberapa Satuan Kerja Pemerintahan Daerah (SKPD) dalam mengusahakan program – program pemberdayaan. Masing – masing memiliki program dengan jenis dan target yang berbeda.

Pada akhirnya, pihak Swasta pun tak luput digandeng untuk mendorong program – program yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat ini. Beberapa progam pemberdayaan yang diperkenalkan oleh Pemkot misalnya Urban Farming, Kampung Unggulan, Pemberdayaan perempuan, Koperasi, serta PKL. Segala macam upaya Pemerintah Kota berbuah manis manakala Surabaya mendapatkan apresiasi dari berbagai pihak. Kini Surabaya dianggap menjadi barometer pemberdayaan masyarakat kecil. Berbagai penghargaan telah diraih seperti Kota Penggerak Koperasi. Apresiasi serta Penghargaan menjadi semacam pelecut untuk melanjutkan keberpihakan Kota terhadap masyarakat kecil.

  1. Berdasarkan Peraturan Walikota Surabaya No. 45 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro Kota Surabaya

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan.
Dinas Koperasi dan Usaha Mikro melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud menyelenggarakan fungsi :
a. Perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
b. Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
d. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya

SEKRETARIAT

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang kesekretariatan yang meliputi :
a. Menyusun dan melaksanakan rencana program dan petunjuk teknis,
b. Melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain,
c. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian,
d. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan, dan
e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada, sekretariat mempunyai fungsi :
a. Pelaksanaan koordinasi penyusunan perencanaan program, anggaran dan perundang-undangan;
b. Pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan administrasi umum dan administrasi perizinan/non perizinan/rekomendasi;
c. Pelaksanaan pengelolaan administrasi kepegawaian;
d. Pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan;
e. Pelaksanaan penatausahaan barang milik daerah;
f. Pelaksanaan urusan rumah tangga, dokumentasi, hubungan masyarakat, dan protokol;
g. Pelaksanaan pengelolaan kearsipan dan perpustakaan;
h. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas bidang;
i. Pelaksanaan perhitungan pelaporan indikator kinerja sekretariat yang tertuang dalam dokumen perencanaan strategis;
j. Pelaksanaan koordinasi pelaporan indikator kinerja dinas yang tertuang dalam dokumen perencanaan strategis;
k. Pelaksanaan pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan;
l. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas;
m. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai tugas dan fungsinya.

(1) Sub bagian umum dan kepegawaian mempunyai tugas :

a. Menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi penyusunan perencanaan program dan perundang-undangan;
b. Menyiapkan bahan pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan administrasi umum dan administrasi perizinan/non perizinan/rekomendasi;
c. Menyiapkan bahan pelaksanaan pengelolaan administrasi kepegawaian;
d. Menyiapkan bahan pelaksanaan penatausahaan barang milik daerah;
e. Menyiapkan bahan pelaksanaan urusan rumah tangga, dokumentasi, hubungan masyarakat dan protokol;
f. Menyiapkan bahan pelaksanaan pengelolaan kearsipan dan perpustakaan;
g. Menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi pelaporan indikator kinerja dinas yang tertuang dalam dokumen perencanaan strategis;
h. Menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan;
i. Menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas;
j. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh sekretaris sesuai tugas dan fungsinya.

(2) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas :

a. Menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi penyusunan anggaran;
b. Menyiapkan bahan pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan;
c. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh sekretaris sesuai tugas dan fungsinya.

BIDANG KOPERASI

Bidang Koperasi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang koperasi yang meliputi menyusun dan melaksanakan rencana program dan petunjuk teknis, melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain, melaksanakan pengawasan dan pengendalian, melaksanakan evaluasi dan pelaporan, dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Koperasi mempunyai fungsi :
a. Pelaksanaan pemrosesan teknis perizinan/non perizinan di bidang koperasi;
b. Pelaksanaan penyusunan rencana program kerja dan petunjuk teknis di bidang koperasi;
c. Pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang koperasi;
d. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang koperasi;
e. Pelaksanaan perumusan kebijakan teknis di bidang koperasi;
f. Pelaksanaan perumusan kebijakan penumbuhan iklim usaha dalam pemberdayaan koperasi;
g. Pelayanan pemberian dan fasilitasi penyuluhan / sosialisasi tentang perkoperasian;
h. Pelaksanaan pemeringkatan koperasi;
i. Pelayanan pemberian fasilitasi dalam penyusunan atau perubahan ad/art koperasi;
j. Pelaksanaan penilaian kesehatan koperasi;
k. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di bidang koperasi;
l. Pelaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
m. Pelaksanaan pelaporan indikator kinerja bidang yang tertuang dalam dokumen perencanaan strategis;
n. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas langsung sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(1) Seksi Perencanaan dan Pembentukan Koperasi mempunyai tugas :

a. Menyiapkan bahan pelaksanaan proses perizinan/non perizinan di bidang perencanaan dan pembentukan koperasi;
b. Menyiapkan bahan pelaksanaan penyusunan rencana program kerja dan petunjuk teknis di bidang perencanaan dan pembentukan koperasi;
c. Menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang perencanaan dan pembentukan koperasi;
d. Menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang perencanaan dan pembentukan koperasi;
e. Menyiapkan bahan pelaksanaan perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan dan pembentukan koperasi;
f. Menyiapkan bahan pelaksanaan pelayanan pemberian dan fasilitasi penyuluhan/sosialisasi tentang perkoperasian;
g. Menyiapkan bahan pelaksanaan pelayanan pemberian fasilitasi dalam penyusunan atau perubahan ad/art koperasi;
h. Menyiapkan bahan pelaksanaan pemeringkatan koperasi;
i. Menyiapkan bahan pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di bidang perencanaan dan pembentukan koperasi;
j. Menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
k. Menyiapkan bahan pelaksanaan pelaporan indikator kinerja yang tertuang dalam dokumen perencanaan strategis;
l. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang koperasi sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2) Seksi Pengawasan dan Pembinaan Koperasi mempunyai tugas :

a. Menyiapkan bahan pelaksanaan proses perizinan/non perizinan di bidang di bidang pengawasan dan pembinaan koperasi;
b. Menyiapkan bahan pelaksanaan penyusunan rencana program kerja dan petunjuk teknis di bidang pengawasan dan pembinaan koperasi;
c. Menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang pengawasan dan pembinaan koperasi;
d. Menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang pengawasan dan pembinaan koperasi;
e. Menyiapkan bahan pelaksanaan perumusan kebijakan penumbuhan iklim usaha dalam pemberdayaan koperasi;
f. Menyiapkan bahan pelaksanaan penilaian kesehatan koperasi;
g. Menyiapkan bahan pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di bidang pengawasan dan pembinaan koperasi;
h. Menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; i. Menyiapkan bahan pelaksanaan pelaporan indikator kinerja yang tertuang dalam dokumen perencanaan strategis;
i. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang koperasi sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BIDANG USAHA MIKRO

Bidang Usaha Mikro mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang usaha mikro yang meliputi :
a. Menyusun dan melaksanakan rencana program dan petunjuk teknis,
b. Melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain,
c. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian,
d. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan, dan
e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Usaha Mikro mempunyai fungsi :
a. Pelaksanaan proses perizinan/non perizinan di bidang di bidang usaha mikro;
b. Penyusunan rencana program kerja dan petunjuk teknis di bidang usaha mikro;
c. Pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang usaha mikro;
d. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang usaha mikro;
e. Pelaksanaan perumusan kebijakan teknis di bidang usaha mikro;
f. Pelaksanaan perumusan kebijakan penumbuhan iklim usaha dalam pemberdayaan usaha mikro;
g. Pelaksanaan penyusunan dan pengelolaan database di bidang usaha mikro;
h. Pelaksanaan pengelolaan sentra usaha makanan dan minuman dan pasar tradisional milik pemerintah daerah;
i. Pelaksanaan perencanaan kebutuhan pemeliharaan sarana dan prasarana bangunan sentra usaha makanan dan minuman dan pasar tradicional;
j. Pelaksanaan pemungutan retribusi pemakaian kekayaan daerah;
k. Pengelolaan ruang pamer produk usaha mikro;
l. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di bidang usaha mikro;
m. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang usaha mikro;
n. Pelaksanaan pelaporan indikator kinerja bidang yang tertuang dalam dokumen perencanaan strategis;
o. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(1) Seksi Pembinaan dan Pengawasan Sentra Usaha sebagaimana dimaksud, mempunyai tugas :

a. Menyiapkan bahan pelaksanaan penyusunan rencana program kerja dan petunjuk teknis di bidang pembinaan dan pengawasan sentra usaha dan pasar tradisional;
b. Menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang pembinaan dan pengawasan sentra usaha dan pasar tradisional;
c. Menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang pembinaan dan pengawasan sentra usaha dan pasar tradisional;
d. Menyiapkan bahan pelaksanaan perumusan kebijakan teknis di bidang pembinaan dan pengawasan sentra usaha dan pasar tradisional;
e. Menyiapkan bahan pelaksanaan perumusan kebijakan penumbuhan iklim usaha dalam pemberdayaan usaha mikro;
f. Menyiapkan bahan pelaksanaan penyusunan dan pengelolaan database di bidang pembinaan dan pengawasan sentra usaha dan pasar tradisional;
g. Menyiapkan bahan pelaksanaan pengelolaan sentra usaha makanan dan minuman dan pasar tradisional milik pemerintah daerah;
h. Menyiapkan bahan pelaksanaan perencanaan kebutuhan pemeliharaan sarana dan prasarana bangunan sentra usaha makanan dan minuman dan pasar tradisional;
i. Menyiapkan bahan pelaksanaan pemungutan retribusi pemakaian kekayaan daerah;
j. Menyiapkan bahan pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di bidang pembinaan dan pengawasan sentra usaha dan pasar tradisional;
k. Menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
l. Menyiapkan bahan pelaksanaan pelaporan indikator kinerja yang tertuang dalam dokumen perencanaan strategis;
m. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang usaha mikro sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2) Seksi Pembinaan dan Pengawasan Usaha Produktif Perkotaan mempunyai tugas :

a. Menyiapkan bahan pelaksanaan proses perizinan/non perizinan di bidang di bidang pembinaan dan pengawasan usaha produktif perkotaan;
b. Menyiapkan bahan pelaksanaan penyusunan rencana program kerja dan petunjuk teknis di bidang pembinaan dan pengawasan usaha produktif perkotaan;
c. Menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang pembinaan dan pengawasan usaha produktif perkotaan;
d. Menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang pembinaan dan pengawasan usaha produktif perkotaan;
e. Menyiapkan bahan pelaksanaan perumusan kebijakan teknis di bidang pembinaan dan pengawasan usaha produktif perkotaan;
f. Menyiapkan bahan pelaksanaan perumusan kebijakan penumbuhan iklim usaha dalam pemberdayaan usaha produktif perkotaan;
g. Menyiapkan bahan pelaksanaan penyusunan dan pengelolaan database di bidang pembinaan dan pengawasan usaha produktif perkotaan;
h. Menyiapkan bahan pelaksanaan pengelolaan ruang pamer produk usaha produktif perkotaan;
i. Menyiapkan bahan pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di bidang pembinaan dan pengawasan usaha produktif perkotaan;
j. Menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
k. Menyiapkan bahan pelaksanaan pelaporan indikator kinerja yang tertuang dalam dokumen perencanaan strategis;
l. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang usaha mikro sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BIDANG KEMITRAAN KOPERASI DAN PENGEMBANGAN

Bidang Pengembangan Koperasi dan Kemitraan sebagaimana dimaksud mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang pengembangan koperasi dan kemitraan yang meliputi :
a. Menyusun dan melaksanakan rencana program dan petunjuk teknis,
b. Melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain,
c. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian,
d. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan, dan
e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Pengembangan Koperasi dan Kemitraan mempunyai fungsi :
a. Pelaksanaan penyusunan rencana program kerja dan petunjuk teknis di bidang pengembangan koperasi dan kemitraan;
b. Pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang pengembangan koperasi dan kemitraan;
c. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama lembaga dengan instansi di bidang pengembangan koperasi dan kemitraan;
d. Pelaksanaan perumusan kebijakan teknis pengembangan koperasi dan kemitraan;
e. Pelaksanaan pengembangan usaha dan diversifikasi produk koperasi dan usaha mikro;
f. Pelaksanaan pengembangan perluasan akses pembiayaan/permodalan bagi koperasi dan usaha mikro;
g. Pelaksanaan penyusunan rencana pengembangan dan pelaksanaan bimbingan teknis dan pelatihan bagi perangkat organisasi koperasi;
h. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di bidang pengembangan koperasi dan kemitraan;
i. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
j. Pelaksanaan pelaporan indikator kinerja dinas yang tertuang dalam dokumen perencanaan strategis;
k. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(1) Seksi Pengembangan Koperasi sebagaimana mempunyai tugas:

a. Menyiapkan bahan pelaksanaan penyusunan rencana program kerja dan petunjuk teknis di bidang pengembangan koperasi;
b. Menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang pengembangan koperasi;
c. Menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi dan kerjasama lembaga dengan instansi di bidang pengembangan koperasi;
d. Menyiapkan bahan pelaksanaan perumusan kebijakan teknis di bidang pengembangan koperasi;
e. Menyiapkan bahan pelaksanaan pengembangan usaha dan diversifikasi produk koperasi;
f. Menyiapkan bahan pelaksanaan pengembangan perluasan akses pembiayaan/permodalan bagi koperasi;
g. Menyiapkan bahan pelaksanaan penyusunan rencana pengembangan dan pelaksanaan bimbingan teknis dan pelatihan bagi perangkat organisasi koperasi;
h. Menyiapkan bahan pelaksanaan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan program kerja dan kegiatan di bidang pengembangan koperasi;
i. Menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
j. Menyiapkan bahan pelaksanaan pelaporan indikator kinerja yang tertuang dalam dokumen perencanaan strategis;
k. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang pengembangan koperasi dan kemitraan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2) Seksi Kemitraan dan Pengembangan sebagaimana dimaksud mempunyai tugas:

a. Menyiapkan bahan pelaksanaan penyusunan rencana program kerja dan petunjuk teknis di bidang kemitraan dan pengembangan usaha mikro;
b. Menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang kemitraan dan pengembangan usaha mikro;
c. Menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi dan kerjasama lembaga dengan instansi di bidang kemitraan dan pengembangan usaha mikro;
d. Menyiapkan bahan pelaksanaan perumusan kebijakan teknis di bidang kemitraan dan pengembangan usaha mikro;
e. Menyiapkan bahan pelaksanaan pengembangan usaha mikro;
f. Menyiapkan bahan pelaksanaan pengembangan perluasan akses pembiayaan/permodalan bagi usaha mikro;
g. Menyiapkan bahan pelaksanaan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan program kerja dan kegiatan di bidang kemitraan dan pengembangan usaha mikro;
h. Menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
i. Menyiapkan bahan pelaksanaan pelaporan indikator kinerja yang tertuang dalam dokumen perencanaan strategis;
j. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang pengembangan koperasi dan kemitraan sesuai dengan tugas dan fungsinya.